DIGOEL, METROPAPUA.ONLINE – Bangsa yang Besar adalah Bangsa yang menghargai Sejarahnya Bahkan menghargai Seluruh Pahlawan negaranya. Untuk itu Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Paulus Waterpauw bersama rombongan menyempatkan diri mengunjungi situs penjara, salah satu proklamator RI, Bung Hatta di Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel, Papua, Rabu (21/04).
Jenderal bintang tiga Polri itu didampingi Direktur Politik Baintelkam Polri Brigjen Pol Drs Antony MT Siahaan MH, Direktur Kamsus Baintelkam Polri Brigjen Pol Drs Rudi Pranoto, Direktur Intelkam Polda Papua Kombespol Guntur Supono, Plt Bupati Boven Digoel Yosep Awunim, S.Sos, Kapolres Boven Digoel AKBP Syamsurujal S.IK, dan Dandim 1711//BVD Letkol inf czi Daniel Panjaitan, serta Dansatgas Yonif 122/TS Letkol Inf Raden Hendra Sukmadjibrata.
“Karena kalau tidak ada deklarasi dari Bung Karno dan Bung Hatta, saya tidak bertemu dengan rekan-rekan sekalian. Saya dan kalian tidak ada. Jadi, kita harus menghormati dan menghargai jasa para pahlwaan,” kata Komjen Pol Paulus.
Pada mementum ini, mantan kapolda empat kali itu melihat dan memasuki sejumlah ruangan penjara yang didirikan oleh kolonial Belanda pada jaman penjajahan itu. Di salah satu ruangan, alumni Akpol 1987 itu berjalan menuju sebuah lemari yang berisi mangkuk dan mog atau semacam gelas warna putih yang terbuat dari besi.
Disisi lain, dari ruangan itu ada sejumlah tumpukan balok kayu yang terlihat sudah usang, menandakan bahwa itu adalah bagian dari penjara yang digunakan sebagai tempat pengasingan bagi kaum nasionalis pada jaman itu.
Usai, melihat-lihat situs penjara yang kini menjadi ikon di Kota Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel, suami dari Roma Megawanti Pasaribu itu tak lupa berpose bersama sekedar untuk menjadikan kenangan-kenangan ketika berkunjung ke salah satu daerah yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU).
Komjen Pol Paulus Waterpauw dan rombongan berada di Kabupaten Boven Digoel untuk memastikan kelancaran dan kamtibmas di daerah itu aman dan kondusif, sehingga PSU yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dapat berjalan aman.(redaksi)
