JAKARTA, METRO ONLINE – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia ( Dpn Gercin Indonesia ) HYU sapaan akrab dari Hendrik yance Udam yang di konfirmasi media di Jakarta ( Mingu 15 mei 2022 ) mengatakan bahwa peryataan Amnesty Internasional dan Kepala Biro Papua Ronald Tapilatu sangatlah tendensius dan tidak berdasar sehingga menyerang pribadi dari Komjen Pol ( Purn ) Drs Paulus Waterpauw Msi yang saat ini telah di lantik oleh Mendagri sebagai Pejabat Gubernur Provinsi Papua Barat.
Menurut HYU, Komjen Pol ( Purn ) Drs Paulus Waterpauw Msi, juga merupakan putra asli dari tanah papua yang memiliki hak yang sama seperti saudara – saudari papua lainnya untuk menduduki jabatan eksekutif dan legislatif untuk membangun tanah papua.
“Rekam jejak politiknya yang sangat cemerlang di Polri dan ASN sehingga Beliua pantas dan layak menduduki jabatan PJ Gubernur Provinsi Papua Barat,” Tegas HYU.
Oleh sebab itu saya meminta kepada PGI dan Amnesty Interntional untuk tidak membangun narasi – narasi yang bernada kebencian sehingga dapat memprovokasi rakyat papua dengan hal – hal yang dapat menimpulkan konflik horizontal dan vertical sesama rakyat yang ada di tanah papua.
“Jangan ada Gerakan tambahan kita semua memberikan dukungan kepada keputusan Presiden Jokowi yang telah melantik Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw Msi sebagai Pj Gubernur Provinsi Papua Barat melalui Mentri Dalam Negeri,” Tambahnya.
HYU juga berharap agar supaya semua pihak terkait serta elit – elit politik local yang ada di papua dan elit – elit politik nasional di Jakarta, mari kita sama – sama membuat narasi – narasi yang baik melalui media.
“Kita Semua harus menjadi corong – corong perdamaian dalam menyelesaikan persoalan papua dan membangun tanah papua yang jauh lebih baik dari hari kemarin,” Ungkap HYU.
Sebelumnya Beredar di Media Sosial dan Sejumlah Berita Soal Persekutuan Gereja Indonesia Biro Papua menilai penunjukkan Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw sebagai Penjabat Guernur Papua Barat oleh Pemerintah Pusat akan memperburuk situasi konflik di tanah Papua.
Kepala Biro Papua PGI Ronald Tapilatu mengatakan rekam jejak Paulus Waterpauw sebagai Kapolda Papua dulu sangat tidak baik, karena melakukan represi terhadap rakyat Papua.
“Legacy yang beliau tinggalkan itu masih menjadi trauma untuk banyak OAP itu akan menjadi persoalan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan,” kata Ronald, Kamis (11/5/2022).
Menurutnya, Waterpauw memang sudah direncanakan sejak lama oleh pemerintah pusat untuk menjadi kepala daerah di Papua demi mengamankan kepentingan pejabat di Jakarta.
“Ini bukan kami membenci personalnya, tapi ini sikap untuk mengingatkan siapapun yang akan menjadi pemimpin di daerah, apalagi berasal dari kalangan aparat, maka harusnya dia ingat bahwa peristiwa yang terjadi selama ini banyak dari buah tangan kekerasan aparat sendiri,” tegasnya.
Hal senada juga di katakan anmensty international Indonesia menilai penunjukkan Komjen Pol (Purn) Paulus sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat oleh Pemerintah Pusat akan memperburuk situasi HAM di Papua.
“Jadi tahun-tahun ke depan hanya akan memperlihatkan semakin kuatnya pemerintah pusat, khususnya beberapa oknum petinggi pemerintah pusat yang menjadikan orang seperti Waterpauw sebagai kepanjangan tangan pusat,” kata Usman, Kamis (11/5/2022).
Menurutnya, rekam jejak Paulus Waterpauw sebagai Kapolda Papua dulu sangat tidak baik, karena melakukan represi terhadap rakyat Papua, dan kini semakin memperparah kondisi HAM dengan jabatan Pj Gubernur Papua Barat.
Penilaian Seseorang Tentunya harus berdasar dan mempunyai bukti sehingga tidak menimbulkan Kegaduhan dan Hoax, apalagi sudah menyerang ke Pribadi Seseorang. ***
